Pp 3 tahun 2023. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Pp 3 tahun 2023

: Indonesia. Bentuk. Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023. Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham. Judul. Pajak Keuangan. Halaman all. T. Ruang lingkup perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakup perubahan. Dokumen. 35, LN 2023 / NO. Nomor. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. I. E. Materi Deputi Bidang SDM Aparatur - Kementerian PANRB. Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni. 33. MATERI POKOK PERATURAN. kemenkeu. Lampiran Salinan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 (hlmn 573-1172). T. 14090; hai. 3. 6, LN. 3, LN. penambahan pet yertaan modal negara republik indonesia ke] dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aviasi pariwisata indonesia. July 14, 2023. Lingkup pengaturan PP Nomor 6 Tahun 2023 ini meliputi. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. Status. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 Tahun 2023. U. com , Jakarta – Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 2 Tahun 2018; PP No. Penerbitan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Tipe Dokumen. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. kemenkeu. 11, jdih. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional T. Ilustrasi. UU 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Lingkup pengaturan PP Nomor 6. go. Download. 485. id. Indonesia, Pemerintah Pusat. 3. Latar Belakang. Nomor. djpb@kemenkeu. 3. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sidementasi laut. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. FAQ Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. B. Tipe. LN. 30 Tahun 2019) yang dalam Pasal 41 ayat (7) mengatur penilaian kinerja PNS dilakukan dengan menyesuaikan. UU 6 TAHUN 2023: Judul: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 6: Tahun: 2023: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Sekretariat Jenderal: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan:UU No. 07/2023 Tahun 2023. UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 4 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 1983; dan PP Nomor 43 Tahun 2012. 37 Tahun 2019 Jabatan. U-Penandatangan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Meta. 010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. pdf. Lampiran file: 251 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 181, penjelasan hlm 182 sd 251) Tutup. Dengan telah ditetapkannya PP No. Tipe Dokumen. Dokumen : Pemerintah Pusat PP 2023. 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianWebKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah T. Hubungi kami melalui Facebook fb. Dasar Hukum. 3: pp: 45: 2023: keselamatan radiasi pengion dan keamanan zat radioaktif: 42: 4: pp: 44:. NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. COM - Kabar baik bagi tenaga honorer karena segera diangkat menjadi egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) pada tahun 2023. Web6896. T. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 25 Juli 2023: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan:. Peraturan Menteri Keuangan, 66 Tahun 2023. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. Rencana. 2023. PP 2023. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan. THR tahun ini akan diberikan kepada A paratur N egara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023. : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan pernyataan pers bersama secara daring, Rabu (29/03). Namun, patut diperhatikan bahwa PP 35/2021 membedakan hak-hak pekerja yang di-PHK berdasarkan alasannya, di antaranya: 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber. Diunggah oleh Iwan Setiawan. Tajuk Entri Utama. LN. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Lihat Semua Permenkumham. 2023. PP No. PP ini mencabut PP Nomor 97 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2016; dan PP Nomor 10 Tahun 2021. com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. setneg. Pejabat yang Menetapkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. T. ; jdih. KEBIJAKAN TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT & JENJANG JF Direktorat Jabatan ASN Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian ; 2. CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan aturan turunan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Pejabat Pengundangan. E. 2. PP ini mengubah ketentuan Pasal 3 dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 terkait pengecualian batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan yang dilakukan. 15 Tahun 2023 : PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi penerimaan dari: 1) permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara; 2) pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara; 3) penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; dan 4) denda administratif. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023. Perubahan yang diatur dalam PP ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden (INPRES) Bentuk Singkat. Judul. 23,. 3 Tahun 2023 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) 2023-02-20 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PP No. LN. 4. Peraturan Pemerintah PP 35 TAHUN 2023 | JDIH Kementerian Keuangan. (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;. ABSTRAK:"Kalau dilihat dari peraturan yang diterbitkan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023, KKP mau ambil. :Peraturan Perundang-undangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. MITRA RESMI DJP Terdaftar dan diawasi oleh DJP. Pejabat Pengundangan. 7, TLN NO. Keterangan. bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah memenuhi. Dokumen Peraturan : Peraturan LKPP No. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. pdf ()Link download 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Next post Presidential Threshold: Pengertian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. T. Bentuk. (1) Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional/JF; 2). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional: Ditetapkan Tanggal: 27 Juni 2023: Diundangkan Tanggal:. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai T. TEMPO. File. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I. Judul. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 . 39 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan pada PP No. SETKAB. Abstrak. Abstrak. 3. LN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2023/NO. Panduan Lengkap Ketentuan PPh atas Natura dan Kenikmatan. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan. nomor 3 tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. - Download as a PDF or view online for free. Bentuk. Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan. Anda di halaman 1 dari 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun. M. 2023/No. T. go. Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. ian Administrasi Kernenterian . Selain itu, penetapan PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Carian Pekeliling Perkhidmatan & Surat Pekeliling Perkhidmatan dari tahun 1970 sehingga kini. 4. PBSN Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil: Download: 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 09/2023 Tahun 2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan. pdf), Text File (. Materi SPBE Summit 2023 | Jakarta, 20 Maret 2023 (4) Materi Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional | Jum'at, 27 Januari 2023 (3) Materi Sosialisasi Keputusan Menteri PANRB No. Peraturan KPU No. penilaian AK berdasarkan Permenpan RB No. CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan aturan turunan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.